Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jual Beli Menurut Fikih Muamalah dan KUH Perdata (Bagian 2)




Baca dulu: Jual Beli Menurut Fiki Muamalah dan KUH Perdata (Bagian 1)


C.       Rukun jual beli
Dalam fikih muamalah maupun dalam KUH Perdata memuat rukun yang sama, yaitu:
1.      Subyek akad (‘akid), yaitu penjual dan pembeli
2.      Obyek akad (ma’kud alaih, yaitu barang dan harga
3.    Serah terima (Ijab qabul, yaitu, segala tindakan yang dilauakn oleh kedua belah pihak yang menunjukan sedang melakukan transaksi baik itu dengan kata-kata maupun perbuatan.

Tentang banyaknya rukun jual beli, Ulama Madzhab berbeda pendapat. Madzhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jaul beli hanya satu ialah ijab. Menurut mereka, yang paling prinisp dalam jual beli adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang.

Jumhur Ulama menetapkan rukun jual beli ada 4, yaitu:
1.         Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2.         Shighat (lafal ijab dan Qabul)
3.         Barang yang dibeli
4.         Nilai tukar pengganti barang

D.       Syarat jual beli
Syarat jual beli yang ada pada fiqh muamalah maupun yang ada pada KUH Perdata sama-sama mempunyai dua syarat:
1.         Yang berkaitan dengan subyek akad (jual beli)
2.         Yang berkaitan dengan obyek akad (jual beli)

Syarat subyek jual beli

Dalam fiqh muammalah

1.         Berakal sehat

2.       Mumayyiz (masa setelah seseorang mulai memiliki akal, yang ditandai dengan mulai dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk dan antara mashlahat dan mudharat), namun perkembangan akal masih belum sempurna.

Dalam KUH Perdata:

Syarat subyek jual beli adalah subyek yang berupa manusia harus memenuhi syarat umum untuk melakukan suatu perbuatan hukum secara sah yaitu harus:

1.     Dewasa (sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah pernah menikah) pengertian tersebut berdasarkan pasal 330 KUH Perdata.

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu, dan tidak lebih dahulu telah kawin”
2.     Sehat pikirannya
3.     Tidak dilarang atau dibatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah

Tiga syarat di atas secara umum tercantum pada pasal 1320 KUH Perdata mengenai salah satu syarat sah suatu perjanjian, yaitu “kecakapan untuk membuat suatu perikatan”.

Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa syarat subyek jual beli yang termaktub dalam KUH Perdata tidak sama dalam hal kedewasaan, yaitu menurut KUH Perdata dewasa harus berumur 21 tahun atau sudah pernah menikah, sedangkan dalam fiqh muamalah asalkan sudah mumayyiz maka jual belinya pun sudah sah. Tapi dalam hal syarat “berakal sehat” dan “tidak dilarang jual beli” sama saja, baik dalam fiqh muamalah maupun hukum perdata.

Syarat obyek jual beli

Dalam fiqh muamalah:
1.  Barang yang suci secara mutlak sedangkan barang yang najis boleh diperjual belikan selama tidak untuk makan.
2.    Bisa dimanfaatkan
3.    Barang milik sendiri atau barang orang lain yang dipasrahkan padanya untuk dijualkan.
4.    Ukurannya diketahui
5.    Obyek akad diketahui dan diketahui hartanya
6.    Obyek akad bisa dipindah tangankan

Dalam KUH Perdata:
1.   Pasal 1320 KUH Perdata “Barang harus suatu sebab yang halal”.

2.  Pasal 1471 KUH Perdata “Jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bunga jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”. Hal ini menunjukan bahwa obyek akad harus barang milik sendiri.
3.   Pasal 1481 KUH Perdata “Barangnya harus diserahkan dalam keadaan dimana barang itu berada pada waktu pwnjualan”. Maksudnya adalah barang harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu akad.
4.   Pasal 1328 KUH Perdata”Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa piha yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”. Artinya tidak tidak ada unsur penipuan.

Dari uraian di atas boleh dikatakan aturan jual beli dalam fiqh muamalah dan hukum perdata hampir sama hanya saja dalam fiqh muamalah lebih terperinci.

E.       Khiyar dalam jual beli

Dalam fikih muamalah, kata Khiyar merupakan bentuk masdar yang bersal dari Ikhtiyar yang berarti memilih, terbebas dari aib, dan melaksanakan pemilihan. Adapun definisi Khiyar menurut istilah ialah hak orang yang melakukan transaksi (‘aqid) untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya karena adanya alasan syar’i yang membolehkannya atau karena kesepakatan dalam transaksi.

Dalam KUH Perdata, pasal 1507 menyebutkan bahwa “Dalam hal-hal yang disebutkan dalam pasal 1504 dan pasal 1506, si pembeli dapat memilih apakah ia akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali harga pembeliannya, atau apakah ia akan tetap memiliki barangnya sambil menuntut pengembalian sebagian harta, sebagaimana akan ditentukan oleh Hakim, setelah mendengar ahli-ahli tentang itu”. Dan dalam pasal 1511 menyebutkan “Tuntutan yang didasarkan pada cacat-cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus oleh si pembeli dimajukan dalam suatu waktu yang pendek, menurut sifat cacat itu, dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan dari tempat dimana perjanjian pembelian dibuat”.

Jadi, perbedaan khiyar dalam fikih muamalah dan KUH Perdata terletak pada waktu diperbolehkannya khiyar. Kalau dalam fikih muamalah dikatakan tiga hari sedangkan dalam KUH Perdata  hanya dikatakan dalam “waktu yang pendek” tapi tidak ditegaskan  lama waktu yang pendek tersebut.

Daftar Pustaka:

Afandi, Muhammad Yazid, 2009. Fiqh Muamalah (Dan Implementasinya Dalam Lembaga          Keuangan Syari’ah). Yogyakarata: Logung Pustaka.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).     Jakarta: PT Prasnya Paramita

Khairi, Miftahul, 2009. Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab.         Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.

Al-Subaili, Yusuf, Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar fiqh muamalat dan aplikasinya dalam ekonomi modern (PDF).

Makalah-makalah Mata Kuliah Fikih Muamalah, oleh Ust. Dahwan Makhroji, M.Si.

[1] M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, cet I, 2009) hlm. 55

[2] DR. Yusuf Al Subaily, Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar fiqh muamalat dan aplikasinya dalam ekonomi modern (PDF), hlm. 5

Post a Comment for "Jual Beli Menurut Fikih Muamalah dan KUH Perdata (Bagian 2)"