Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Korupsi dalam Perspektif Islam dan Pancasila (Bagian 1)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Korupsi adalah persoalan yang sudah akut bagi tanah air kita dan sampai saat ini belum ada obat yang efektif dan benar-benar ampuh untuk menyembuhkannya. Dari fakta-fakta empiris yang kita lihat bahwa korupsi adalah permasalahan bangsa yang memang sangat merugikan, bukan hanya bagi negara tapi dampaknya juga menjalar pada masyarakat itu sendiri. Dimana demi kepentingan perut semata atau demi kepentingan suatu kelompok yang diikutinya, sang koruptor berani mengambil harta yang bukan haknya tanpa memperdulikan nilai-nilai moral yang dilanggar bahkan sangat bertentangan dengan lima dasar filosofis negara ini yaitu Pancasila serta tidak memperdulikan akibat yang akan ditimbulkannya. Lebih miris lagi sebagian besar para koruptor di bangsa ini adalah para pemangku jabatan baik itu di pemerintahan senayan, maupun di instansi-instansi pemerintahan daerah bahkan seorang hakim dan penegak keadilan pun berani menjual keadilannya. Hal ini tidak seharusnya terjadi pada tanah air Ibu Pertiwi ini. Mereka seharusnya menjadi pelayan rakyat dan menyejahterakannya.

Sejarawan Onghokham menyebutkan bahwa korupsi mulai dikenal sebagai suatu penyimpangan ketika birokrasi atau suatu sistem melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum.

Prinsip pemisahan antara kepentingan dan keuangan pribadi seorang pejabat negara dengan kepentingan dan keuangan jabatannya ini terjadi di Indonesia, yaitu pada era demokrasi terpimpin Soekarno (tahun 1945-1967), ditandai dengan adanya penerapan kebijakan “Politik Banteng”, yaitu penerintah memeberikan bantuan kredit dan fasilitas kepada pengusaha-pengusaha pribumi yang dekat dengan pemerintah dengan malprakteknya: Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Hal sama terjadi pada era Soeharto (tahun 1965-1998), yang gagal menagantisipasi disintegrasi pada administrasi kenegaraan yang diwarnai dengan tiga fenomena, yaitu kerjasama antara pemimpin militer dengan pengusaha keturunan Cina dan keterlibatan pra pengusaha pribumi yang dikontrol sepenuhnya oleh militer. Pada masa itu pula kontrol pemerinntah terhadap liberalisasi dan Intervensi Barat terasa kurang sekali.

Selanjutnya pada tahun 1998, ketika terjadi gerakan sosial besar-besaran yang popular disebut “gerakan reformasi” dengan berbagai fenomena demonstrasi dan kecaman dari berbagai elemen masyarakat yang dimotori oleh para mahasiswa, gerakan ini merupakan akumulasi kekecewaan terhadap rezim orde baru. Begitu pula di era Abdurrahman Wahid (yang dikenal dengan sebutan Gusdur) masih juga ditandai adanya fenomena yang tidak kunjung selesai mengenai isu korupsi yang dilakukan oleh para pejabat penyelenggara negara. Walaupun pada era Gusdur ini ada perkembangan positif seputar upaya pemberantasan korupsi namun itu tidak begitu signifikan, bahkan masih menimbulkan kontroverisal. Seperti pembentukan “Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan pembentukan “Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi” yang dipimpin langsung oleh Mahkamah Agung.

Dari beberapa potret praktek korupsi yang terjadi di Indonesia, semakin menguatkan bahwa korupsi di Indonesia bukanlah permasalahan baru melainkan permasalahan yang sudah menjadi warisan dari pendahulu-pendahulu kita. Sudah sepantasnya kita sebagai penyambung tongkat estafet perjuangan peduli dengan keadaan bangsa kita ini. Salah satunya melalui makalah ini penulis ingin merefleksikan dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi di tanah air sebagai bentuk kekhawatiran akan bangsa ini.

B. Rumusan Masalah

1. Pengertian korupsi.
2. Sebab timbulnya korupsi
3. Korupsi dalam persfektif Pancasila
4. Korupsi dalam perspektif Islam
5. Strategi dalam pemberantasan korupsi

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Korupsi

Banyak pendapat tentang pengertian korupsi ini. Secara etimologis kata korupsi berasal dari bahsa latin, corruptio atau corruptius yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti busuk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasannya untuk kepentingan pribadi). Ada juga yang berpengertian penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Kartini Kartono, seorang ahli Patologi Sosial, mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menggunakan wewenang jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Dari sini pula dapat dikemukakan unsur-unsur yang melekat pada korupsi. Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negar atau masyarakat (public), dan juga perusahaan. Kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang dan korporasi (lembaga) tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat atau negara.

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi tidak ditemukan pengertian tentang korupsi. Akan tetapi, dengan memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999 mengatur secara tegas mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi dimaksud. Pasal 2 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999, menyatakan sebagai berikut : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonoman negara...” Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999, menyatakan : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

B. Sebab Timbulnya Korupsi

Faktor penyebab terjadinya korupsi secara umum juga dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu internal dan eksternal.

1. Faktor internal

Yaitu faktor yang ada dalam diri seorang pemegang amanah yang mendororng melakukan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan prinadi atau kelompok tertentu. Faktor ini sangat beragam, misalnya: sifat rakus terhadap harta/kekayaan, sifat iri kepada orang lain, atau terbentur kebutuhan mendesak yang memicu seorang melakukan korupsi.

2. Faktor eksternal

Yaitu sistem pemerintahan atau kepemimpinan yang tida seimbang sehingga dapat memeberikan kesempatan kepada pemegang amanah untuk melakukan korupsi. Faktor ini juga senantiasa berkembang, misalnya lemahnya pengawasan, lemahnya hukum, penegak hukum yang mudah disuap, sanksi hukum yang lebih ringan dibanding dengan hasil korupsi, tidak ada teladan kujujuran dari para pemimpin dan lain-lain.

Lebih rincinya, secara umum terjadinya korupsi disebabkan oleh setidaknya tiga hal. Pertama, corruption by great (keserahan). Korupsi ini banyak terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh, tidak terdesak secara ekonomi, bahkan mungkin sudah kaya. Jabatan tinggi, gaji besar, runah mewah, popularitas menanjak, tetapi kerakusan yang tak terbendung menyebabkannya terlibat praktik korupsi. Hal ini sudah pernah diperingatkan oleh Nabi saw bahwa kalau saja seorang anak Adam telah memilii dua lembah emas, iapun berkeinginan untuk mendapatkan tiga lembah emas lagi.

Kedua, corruption by need (kebutuhan). Korupsi yang dilakukan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (basic need). Misalnya, korupsi yang dilakukan seseorang yang gajinya sangat rendah jauh dibawah standar upah minimum dan terdesak untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu sperti membayar SPP anakanya yang masih bersekolah. Korupsi ini banyak dilakukan oleh pegawai/karyawan kecil, polisi/prajurit rendahan, buruh kasar tukang parker, sopir, angkutan umum dan lain-lain.

Ketiga, corruption by chance (peluang). Korupsi ini dilakukan karena adanya peluang yang besar unuk berbuat korup, peluang besar untuk cepat kaya melalui jalan pintas, peluang cepat naik jabatan secara instan dan sebagainya. Biasanya hal ini didukung oleh lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas pubilk longgarnya pengawasan masyarakat, dan keroposnya penegakan hukum, yang diperparah dengan sanksi hukum yang tidak membuat jera.

Dan adapun sebab khusus terjadinya kasus korupsi, ada beberapa poin antara lain:
Pertama, rendahny pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya pendidikan agama yang terlalu menekankan aspek kognitif dan melupakan aspek afektif dan psikomotorik, atau bertambahnya ilmu pengetahuan agama tanpa dibarengi dengan peningkatan pengamalan.

Kedua, struktur pemerintahan atau kepemimpinan organisasi yang bersifat tertutup (tidak transparan) dan cenderung otoriter. Dalam kondisi demikian, kecenderungan terjadi penyelewengan kekuasaan sangat tinggi.

Ketiga, kurang berfungsinya lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD dan DPRD) sebagai kekuatan penyeimbang eksekutif (presiden, gubernur, bupati, walikota dan lain-lain). Biasanya diawali dengan cara yang tidak sah dalam memperoleh kekuasaan (jabatan politik) dengan money politics, manipulasi surat suara atau politik dagang sapi. Jika rekrutmen politiknya bermasalah, maka pada gilirannya kekuasaan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri atau kelompok mengabaikan tanggung jawab sosial, serta mengahalalkan segala cara.

Keempat, tidak berfungsinya lembaga pengawasan dan penegak hukum, serta sanksi hukum yang tidak menjerakan bagi pelaku korupsi. Sebuah kepemimpinan atau pemerintahan yang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat cenderung bertindak korup (power tends to corrup) apalagi ditamabah jika penegak hukumnya tidak jujur dan tidak adil.

Kelima, mimimnya keteledanan pemimpin atau pejabat dalam kehidupan sehari-hari. Keteladan yang baik dari para pemimpin menjadi sangat penting, sebab masyarakat luas lebih cenderung meniru pemimpinnya. Lihat saja pada zaman sekarang ini sulit sekali mencari pemimpin sederhana, hemat, qona’ah (menerima dan menikmati rahmat yang sudah ada), wara’ (menjaga diri dari hal-hal yang remang-remang atau syubhat), dermawan, dan tidak bermental rakus. Tapi malah sebaliknya, banya pemimpin yang justru hidup bermewah-mewahan, boros, pelit sombong, dan rakus.

Keenam, rendahnya upah pegawai/karyawan yang berakibat rendahnya tingat kesejahteraan. Tingkat upah atau gaji juga ikut berpengarung pada meluasnya tindak kesejahteraan.

Bersambung.

1 comment for "Korupsi dalam Perspektif Islam dan Pancasila (Bagian 1)"